Jam

Email

diskominfo@tangerangselatankota.go.id
    
                        
    
                        
    
    					
    
                        
    
                        
    
    					
                        
    
                        
    
    					
    
                

HALAMAN BERITA

150 triliun Subsidi BBM Bocor di Laut

Jakarta, CNN Indonesia -- Susi Pudjiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, mengatakan kebijakan liberalisasi sektor perikanan berhasil memancing kapal-kapal asing untuk masuk ke perairan Indonesia. Meningkatnya aktivitas kapal-kapal berbedar asing akibat kebijakan tersebut dituding ikut memicu kebocoran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah laut.

"Rp 150 triliun dari Rp 300 triliun subsidi BBM kita hilang di laut, saya yakin itu," ujar Susi di kantornya, Selasa (11/11).

Susi mengatakan banyak kapal pengkapan ikan berbendera asing melakukan pengisian bahan bakar di perairan Indonesia. Dia menduga bahan bakar yang dikonsumsi merupakan BBM bersubsidi yang selama ini ditimbun oleh para spekulan.

"Kayak kapal Tiongkok, apakah mereka isi bensin di pantainya dia? No! Mereka mengisinya di tengah laut kita, pakai BBM subsidi kita yang diborong sama pihak-pihak yang merugikan. Nelayan kita di Pangandaran saja tidak pernah ada subsidi," katanya.

Menurutnya, saat ini negara yang masih mengizinkan kapal asing menangkap ikan (free foreign fishing vessels policy) di perairannya hanya Indonesia. Kebijakan ini dianggap keliru karena merugikan Indonesia dua kali karena kapal-kapal asing bisa mengambil ikan sekaligus menyedot BBM bersubsidi.

"Sedih kan. Kapal kita tidak dikawal, kapal luar malah dikawal. Saya minta semuanya transparan, kalau ada apa-apa lapor, saya jewer Dirjennya," tegas Susi.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi kebijakan dan pengelolaan kementerian yang dipimpinnya. Susi berencana melakukan moratorium terhadap sejumlah kebijakan yang selama ini telah berjalan.

"Kami datang ke sini untuk meminta bantuan KPK. Kami mau membangun kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar transparasi dan tata kelola laut yang lestari bisa terjaga," kata Susi.

sumber