Jam

Email

diskominfo@tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Segera Blokir Ponsel illegal Hari Ini

Per tanggal 15 September 2020, Pemerintah Indonesia akan melaukuan penerapan kebijakan blokir untuk telepon seluler yang berasal dari black market atau illegal. Hal ini dipastikan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait aturan validasi IMEI terhadap ponsel illegal. 

Dilansir dari CNN Indonesia, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail yang menyampaikan bahwa tanggal tersebut dirinya dapatkan berdasarkan informasi dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang saat ini sedang melakukan penyempurnaan sistem Central Equipment Identity Register (CEIR). 

Marwan O. Baasir selaku Sekjen ATSI saat ditemui terpisah juga menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukannya penyempurnaan fungsi IMEI untuk memblokir ponsel illegal sesuai dengan timeline. Nantinya, sistem yang akan melakukan pemblokiran terhadap ponsel yang IMEI nya tidak terdaftar pada basis data Kementrian Perindustrian (Kemenperin).

Saat ini pihaknya sedang melakukan proses migrasi dari CEIR cloud ke CEIR hardware. Lalu, akan dilakukan serah terima CEIR kepada Kemenkominfo yang nantinya akan diberikan CEIR hardware kepada Kemenperin. 

“Ya (proses migrasi) semoga 1-2 hari lagi selesai” Ujar Marwan saat ditemui.

Adanya regulasi mengenai pemblokiran ponsel illegal melalui IMEI ini, seharusnya sudah diimplementasikan pada 18 april lalu. Pada kenyataannya, hal tersebut belum dapat terealisasikan hingga tanggal 31 agustus lalu karena sistem belum berfungsi secara optimal. Marwan membeberkan salah satu alasan mundurnya jadwal pemblokiran tersebut akibat adanya masalah administrasi. Mesin CEIR diketahui pada saat itu belum dilakukan serah terima dari ATSI kepada Kemenperin. 

Mekanisme pemblokiran yang akan digunakan adalah pemblokiran whitelist. Dengan menerapkan normally off, nantinya hanya ponsel yang memiliki IMEI legal dan terdaftar yang bisa menggunakan sinyal operator.